Persyaratan Rekomendasi Pondok Pesantren

-

Persyaratan rekomendasi pondok pesantren bervariasi tergantung tujuan rekomendasi, seperti untuk bantuan, izin operasional, atau pendaftaran santri. Secara umum, persyaratan mencakup legalitas pondok pesantren, dokumen pendukung, dan data-data yang relevan. 

Persyaratan Rekomendasi Pondok Pesantren (Umum):

Legalitas dan Akta Pendirian:

Pondok pesantren harus memiliki legalitas yang sah, misalnya akta pendirian yayasan atau lembaga, dan izin operasional dari pemerintah daerah (Kementerian Agama atau Kantor Urusan Agama). 

Dokumen Administrasi:

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yayasan/lembaga, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) jika ada, dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). 

Baca jugahttps://kuakecamatanbobotsari.blogspot.com/2025/05/persyaratan-ijin-operasional-madrasah.html

Data Pondok Pesantren:

Data pondok pesantren yang aktif pada Aplikasi Data EMIS (Aplikasi Data EMIS Kementerian Agama). 

Surat Permohonan:

Surat permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak yang memberikan rekomendasi (misalnya untuk bantuan, izin, dll). 

Proposal (Jika Dibutuhkan):

Proposal permohonan bantuan atau izin operasional yang lengkap. 

Surat Keterangan Domisili:

Surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa. 

Surat Rekomendasi:

Surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (untuk izin operasional). 

Susunan Pengurus Yayasan/Lembaga:

Pondok pesantren harus memiliki susunan pengurus yayasan/lembaga yang cukup. 

Bukti Kepemilikan Tanah:

Bukti kepemilikan tanah atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga. 

Persyaratan Rekomendasi Khusus (Contoh):

Rekomendasi Bantuan:

Surat permohonan bantuan. 

Proposal permohonan bantuan. 

Dokumen pendukung lain yang diperlukan sesuai dengan jenis bantuan. 

Rekomendasi untuk Pendaftaran Santri:

Formulir pendaftaran santri. 

Ijazah terlegalisir. 

Kartu NISN (Nomor Induk Siswa Nasional). 

Akte kelahiran santri. 

Kartu keluarga santri. 

KTP orang tua/wali santri. 

Surat keterangan dari kelurahan/kecamatan. 

Baca juga https://kuapersyaratan-izin-operasional-pondok.html

Rekomendasi untuk Beasiswa:

Surat rekomendasi dari pondok pesantren yang menjelaskan kualitas dan potensi santri. 

Surat keterangan aktif santri. 

Surat keterangan mukim minimal 3 tahun berturut-turut (jika dibutuhkan). 

Catatan:

Persyaratan spesifik dapat berbeda-beda antara pondok pesantren, lembaga yang memberikan rekomendasi, dan tujuan rekomendasi.

Disarankan untuk menghubungi pihak yang memberikan rekomendasi untuk mengetahui persyaratan yang lebih detail.

Pastikan seluruh dokumen yang diperlukan lengkap dan sah untuk menghindari penolakan. 

https://kuakecamatanbobotsari.blogspot.com/2025/05/persyaratan-ikrar-wakaf.html


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Keberadaan Guru Ngaji TPQ, Madin, dan Majelis Ta'lim di Pelosok Desa: Kontribusi Nyata Pondok Pesantren untuk Umat dan Bangsa

-
Gambar
Poto. Kegiatan Belajar Mengajar di TPQ  Keberadaan Guru Ngaji TPQ, Madin, dan Majelis Ta'lim di Pelosok Desa: Kontribusi Nyata Pondok Pesantren untuk Umat dan Bangsa Oleh: Rikin Abu Khamid (Pengasuh TPQ dan Majlis Ta'lim Subulussalam Banjarsari Bobotsari) Di pelosok-pelosok desa, ketika sore hari datang dan suara anak-anak melantunkan ayat suci terdengar dari surau atau langgar kecil, di situlah denyut kehidupan keagamaan berdenyut hangat. Kegiatan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an), Madin (Madrasah Diniyah), dan majelis ta’lim menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Di balik semua itu, ada sosok-sosok ikhlas yang mengajar, membina, dan membimbing: para  guru ngaji yang merupakan produk asli pondok pesantren . Mereka tidak hanya hadir sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penjaga moral, pembimbing spiritual, dan agen perubahan sosial. Maka,  keberadaan TPQ, Madin, dan majelis ta’lim adalah bukti konkret kontribusi pesantren untuk umat dan bangsa —bukti yan...
Baca selengkapnya

Bobotsari_Monitoring ZI Kankemenag Purbalingga

-
Gambar
                    Poto. Tim Monitoring  Bobotsari_Monitoring Zona Integritas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Kepala Kankemenag Purbalingga Tekankan Peningkatan Aksesibilitas dan Informasi Publik Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga melakukan kunjungan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bobotsari, Selasa (15/7/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga, Zahid Hasani. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor menyampaikan hasil monitoring secara langsung kepada jajaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Beliau menekankan pentingnya peningkatan aksesibilitas masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Selain peningkatan akses layanan, saya minta agar informasi publik dapat terpasang dengan jelas di area Kantor Urusan Agama (KUA). Ini penting agar masyarakat seba...
Baca selengkapnya

Dampak Negatif Judi Online: Akar Masalah di Balik Banyak Kasus Kriminal

-
Gambar
Dampak Negatif Judi Online: Akar Masalah di Balik Banyak Kasus Kriminal Oleh: Rikin (Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari). Dalam beberapa tahun terakhir,  judi online  atau yang sering disebut  "judol"  (judi online) semakin marak di Indonesia. Dengan kemudahan akses melalui ponsel pintar dan internet, siapa pun kini bisa berjudi kapan saja dan di mana saja. Sayangnya, kemudahan ini justru menimbulkan  dampak negatif yang serius , tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat luas. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah meningkatnya  angka kriminalitas  yang berawal dari kecanduan judi online. 1. Jeratan Ekonomi yang Berujung Kriminal Banyak korban judi online yang awalnya hanya mencoba-coba, namun akhirnya terjerumus dalam  kecanduan . Ketika modal awal habis dan kekalahan terus menumpuk, mereka mulai  berutang , bahkan kepada rentenir. Ketika utang tak bisa lagi dibayar, sebagian orang nekat melakuka...
Baca selengkapnya